Hingga Pekan Ini, Jumlah Tagihan First Travel Capai Rp 205 Miliar

Kompas.com - 17/09/2017, 12:13 WIB
Suasana rapat kreditur dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSuasana rapat kreditur dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tagihan kepada PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel mencapai Rp 205 miliar.

Salah seorang pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) First Travel Sexio Yuni Noor Sidqi menjelaskan, data itu terkumpul hingga Rabu (13/9/2017).

"Untuk jumlah kreditur dan jumlah tagihan, sampai sekarang masih proses input data. Data kreditur yang sudah diinput data sebanyak 10.994 kreditur dengan jumlah tagihan Rp 205,456 miliar," kata pria yang akrab disapa Kiky itu kepada Kompas.com, Minggu (17/9/2017).

Dia memprediksi, ada sekitar 25.000 hingga 30.000 kreditur yang sudah mengajukan tagihan kepada First Travel untuk memenuhi kewajiban mereka hingga Rabu lalu. Pengurus menerima penagihan kreditur kepada First Travel di Jalan Wijaya II Blok F Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca: Pihak Calon Jemaah Pelajari Proposal Perdamaian dari First Travel

Kreditur dapat mengajukan tagihan dengan membawa bukti tagihan asli beserta lampiran bukti pembayaran serta KTP. Adapun kreditur yang mengajukan tagihan merupakan jemaah, hotel, dan agen.

Setelah menerima penagihan, pada 27 September pukul 10.00 akan diselenggarakan rapat pencocokan piutang di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat kreditur pembahasan rencana perdamaian akan diselenggarakan pada 29 September pukul 10.00 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Baca: First Travel Janji Tetap Berangkatkan Jemaah Umrah, Dananya Dari Mana?

Kemudian, Pengadilan Niaga akan menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim pada 5 Oktober.

"Nanti kami update lagi kreditur dan jumlah penagihan yang berhasil diinput dalam data. Karena untuk keseluruhan jumlah, kami perlu waktu untuk rekapitulasi," kata Kiky.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.