Zakat Jadi Alternatif Pengentasan Kemiskinan

Di wilayah pedesaan, mayoritas yang miskin adalah buruh tani. Mereka biasanya menunggu kerjaan menggarap lahan, hingga melakukan proses pasca panen. Tugas negara, kata dia, memastikan agar produk pertanian harganya tetap tinggi.

“Permerintah perlu melakukan integrated farming, holtikultura, perikanan dan peternakan. Kalau integrasi jalan, nanti muter sendiri. Pemerintah memberi stimulus awal saja, selanjutnya masyarakat mampu melakukan sendiri,” katanya, kepada Kompascom, Senin (30/10/2017).

Setelah harga tinggi, petani otomatis diuntungkan. Buruh tani yang menjadi penggarap sawah juga akan ikut mendapat imbas penghasilan. Setelah produksi didapat, pemerintah tinggal memfasilitasi dari administrasi hingga sertifikasi produk pertanian agar dapat diterima pasar modern.

Di wilayah perkotaan, pengentasan kemiskinan selain dilakukan dengan investasi, juga dapat dilakukan melalui jasa wisata.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menerangkan, Jateng memiliki potensi wisata yang tinggi. Hanya saja potensi belum dapat ditangkap menjadi paket wisata, sehingga belum berimbas pada penyediaan lapangan kerja.

Potensi jasa wisata itu misalnya dari desa dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes jika dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan untuk modal pengentasan kemiskinan.

Buktinya, BUMDes bidang pariwisata di Ponggok, Kabupaten Klaten dapat meraup penghasilan tinggi, sehingga pada gilirannya dapat membantu mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.