Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin Tunjuk Perum Bulog sebagai Pengimpor 500.000 Ton Beras

Kompas.com - 15/01/2018, 17:01 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam dalam rangka stabilisasi harga dan stok beras dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai BUMN yang mengimpor beras tersebut.

"Impor beras yang semula dilakukan PT PPI akan dilakukan oleh Bulog dalam bentuk beras umum sesuai mandat Perpres Nomor 48 tahun 2016 dengan total volume impor sampai dengan 500.000 ton yang akan masuk sampai Februari 2018," kata Darmin melalui keterangan tertulis kepada pewarta pada Senin (15/1/2018).

Baca juga : Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Proses Impor Beras

Perubahan atau penyesuaian kebijakan itu ditempuh setelah Menko Darmin mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan pihak terkait di kantornya, hari ini.

Turut serta dalam rakor tersebut Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, dan pejabat terkait lainnya.

Selain mengalihkan pihak pengimpor dari PT PPI ke Perum Bulog, disepakati juga agar Bulog tetap melaksanakan operasi pasar beras.

Bulog turut diminta menyerap gabah serta beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan Permentan Nomor 71 Tahun 2015.

Baca juga : Ombudsman: Kementan Jangan Bilang Beras Surplus

Menko Darmin juga mengarahkan proses penyempurnaan data untuk luas panen, produktivitas, dan produksi melalui kerja sama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memakai basis data kebijakan satu peta, serta verifikasi lahan secara sampel oleh pihak independen.

Baca juga : Atasi Lonjakan Harga, Pemerintah Akhirnya Mengimpor Beras 500.000 Ton

Kompas TV Petani menikmati kenaikan harga gabah dari Rp 500 ribu menjadi Rp 700 ribu per kuintal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com