Sri Mulyani Kesal soal Revisi DIPA, BCA Beri Diskon 61 Persen, 5 Berita Populer Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018) kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani dibuat kesal dan kecewa.

Menteri yang akrab disapa Ani ini berkali-kali mengulangi kalimat 52.400 revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di hadapan peserta rapat.

Baca juga : Marak Revisi DIPA, Sri Mulyani Evaluasi Semua Belanja Kementerian dan Lembaga

Menurut dia, fakta tersebut sama saja dengan tidak merencanakan dengan baik belanja kementerian/lembaga dan juga tidak menghargai uang negara yang susah payah dihimpun untuk kepentingan masyarakat luas.

Selain berita mengenai kesal dan kecewanya Sri Mulyani, berita mengenai ulang tahun BCA juga jadi sorotan pembaca kanal ekonomi Kompas.com. Sebab, bank swasta nasional ini memberikan diskon hingga 61 persen.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Rabu (22/2/2018) yang bisa Anda baca kembali pada pagi ini.

1. Sri Mulyani: Anda Tidak Bisa Merencanakan, Mengapa Saya Harus Kasih Anggaran?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa dengan banyaknya jumlah revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebanyak 52.400 dari sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.

Adanya revisi DIPA diartikan dengan perencanaan yang tidak matang sehingga penggunaan uang negara berpotensi tidak efektif dan efisien.

Bahkan, saking kecewanya, Ani sampai mengatakan tidak akan memberikan anggaran lagi atau memotong anggaran bagi kementerian/lembaga yang kedapatan melakukan revisi DIPA terbanyak.

Hal itu dilakukan agar pihak yang dimaksud merasa malu dan diharapkan bisa mengubah kebiasaan buruk dengan cara kerja yang profesional.

Baca juga : Sri Mulyani: Anda Tidak Bisa Merencanakan, Mengapa Saya Harus Kasih Anggaran?

2. Sri Mulyani Ganti Sistem Belanja Kementerian/Lembaga, Kini Pakai Kartu Kredit

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengganti sistem belanja tiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga, dari yang awalnya pakai uang tunai jadi dengan kartu kredit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penggunaan kartu kredit tersebut mulai diberlakukan sejak hari ini, Rabu (21/2/2018). Kartu kredit yang digunakan yakni milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Baca juga : Sri Mulyani Ganti Sistem Belanja Kementerian/Lembaga, Kini Pakai Kartu Kredit

3. Gubernur BI: Terobosan Kebijakan Trump Membuat Dunia Kaget

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyoroti kebijakan pemerintahan AS yang dipimpin Presiden Donald Trump. Menurut Agus, kebijakan Trump tersebut kerap kali menimbulkan kepanikan dunia.

"Kebijakan baru presiden AS, Presiden Trump membuat terobosan-terobosan yang membuat dunia kaget," kata Agus saat menyampaikan kuliah umum di Perbanas Institute di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Baca juga : Gubernur BI: Terobosan Kebijakan Trump Membuat Dunia Kaget

4. Ultah, BCA Berikan Diskon hingga 61 Persen

PT Bank Central Asia Tbk merayakan hari jadinya yang ke-61. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, pihaknya terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini dilakukan dalam mewujudkan visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar utama dalam perekonomian dan memberikan layanan finansial terbaik bagi seluruh nasabah Indonesia.

Baca juga : Ultah, BCA Berikan Diskon hingga 61 Persen

5. Rini: Audit Proyek Infrastruktur Fokus di Jakarta Dulu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku pihaknya akan fokus terhadap audit proyek infrastruktur yang berada di Jakarta.

Audit tersebut merupakan evaluasi dari proyek infrastruktur yang sementara dibekukan oleh pemerintah, menyusul kecelakaan kerja di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada Selasa (20/2/2018).

"Kami harap (hasil audit selesai) secepatnya, karena yang diutamakan adalah kejadian di Becakayu dan proyek yang ada di Jakarta," kata Rini saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Baca juga : Rini: Audit Proyek Infrastruktur Fokus di Jakarta Dulu