Soal TKA, Pemerintah Semestinya Perkuat Pengawasan

Kompas.com - 02/05/2018, 20:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menganggap masih banyak celah dalam pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia yang membuatnya lemah.

Alih-alih memperkuat pengawasan, pemerintah malah membuat peraturan baru yang dinilainya meringankan TKA.

"Seharusnya pemerintah sebelum keluarkan perpres harusnya lihat permasalahan soal pengawasan. Harusnya itu diselesaikan dulu," ujar Mirah di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Pemerintah telah membentuk tim pengawasan orang (pora) yang terdiri dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Koordinator Penanaman Modal, dan Kementerian Keuangan.

Baca juga: Pemerintah Didorong Wajibkan Lagi TKA Bisa Berbahasa Indonesia

Namun, kata Mirah, tim tersebut tidak terlihat kinerjanya karena serba terbatas mulai dari anggaran hingga personelnya.

Mirah mengatakan, semestinya celah dalam pengawasan TKA itu ditutup lebih dahulu. Cara lainnya bisa dengan menetapkan sanksi lebih tegas. Pemerintah dianggap kurang berhati-hati dalam mengelola penggunaan TKA.

"Kepentingan bangsa dan fokus sejahteraan rakyat harus dikedepankan ketimbang kepentingan asing dibalut investasi," kata dia.

Mirah juga menyorot proses penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dipercepat jadi dua hari.

Semestinya, kata dia, pemerintah harus lebih waspada dalam menerima orang asing. Menurut dia jangka waktu dua hari terlalu singkat untuk memeriksa seluruh aspek atas TKA tersebut.

"Kalau sesuai dengan prosedur, oke. Tapi dari segi keamanan harus diperhatikan. Harus juga ada pertimbangan lain," kata Mirah.

Mirah memberi sejumlah catatan untuk dievaluasi pemerintah soal regulasi penggunaan TKA ini. Pertama, pemerintah diminta memperbaiki kebijakan maupun peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi kemungkinan membanjirnya TKA. Kemudian, memoratlrium dan mencabut krbijakan bebas visa, khususnya bagi negara yang melanggar peraturan perundangan di Indonesia.

"Pemerintah harus memberi sanksi tegas dan melarang kembali ke Indonesia bagi TKA ilegal," kata Mirah.

Kompas TV Prabowo diminta menunjuk menteri tenaga kerja dari kalangan buruh.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Whats New
Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Whats New
BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

Whats New
Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Whats New
BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening Tabungan Haji lewat BSI Mobile

Syarat dan Cara Buka Rekening Tabungan Haji lewat BSI Mobile

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.