Pertama di Indonesia, Kabupaten Raja Ampat Terapkan Jaminan Sosial Pekerja Holistik

Kompas.com - 03/05/2018, 14:29 WIB
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, memukul tifa sebagai simbol peluncuran Perda Nomor 11 Tahun 2017. (Dok. Humas BPJS Ketenagakerjaan) Dok. Humas BPJS KetenagakerjaanBupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, memukul tifa sebagai simbol peluncuran Perda Nomor 11 Tahun 2017. (Dok. Humas BPJS Ketenagakerjaan)

RAJA AMPAT, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memberi perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) di wilayahnya

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, hadir langsung di Raja Ampat, Papua Barat untuk menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati.

"Kami sangat mengapresiasi Pemda Raja Ampat sebagai pemerintah daerah pertama yang mengeluarkan regulasi Perda yang mendukung sepenuhnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan seperti ini sangat penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia," kata Agus, Rabu (2/5/2018).

Jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 dan telah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, terus berupaya menyediakan akses dan layanan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Tanpa dukungan dari stakeholder terkait, implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan sulit diwujudkan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu stakeholder pemerintah yang sangat mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dinilai strategis adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Raja Ampat.

Perda yang diterbitkan tersebut  memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 3.554 orang Aparat Kampung dan Pegawai Non-ASN (aparatur sipil negara) dan 10.000 orang pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 16.800/orang/bulan dibayarkan menggunakan dana APBD.

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X