OJK: Pelaku Usaha Harus Ambil Kesempatan di Tengah Perang Dagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, pelaku ekonomi di Indonesia tidak boleh tinggal diam melihat perang dangan Amerika Serikat dengan China yang kemungkinan masih berlangsung tahun ini.

Wimboh mendorong agar pelaku usaha mengambil kesempatan di tengah kondisi ekonomi global tersebut. Salah satunya dengan menawarkan produk ke AS, ketika produk China ditolak masuk oleh negara adikuasa itu.

"Momentum itu bisa kita lakukan kalau kita punya produk unggulan yang bisa menjadi alternatif produk China masuk ke AS," ujar Wimboh di Jakarta, Jumat (11/1/2019) malam.

Baca juga: Perang Dagang, Nike Alihkan Sebagian Order Sepatu ke Indonesia?

Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi ke AS terkait fasilitas Generalized System of Preference (GSP). Pemerintah memperjuangkan argumen bahwa Indonesia memiliki kesempatan besar untuk ekspor berbagai komoditi ke AS dengan kualitas lebih baik dan harga kompetitif.

Sebab, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam sehingga potensi ekspornya sangat besar. Di sisi lain, kata Wimboh, perlu ada perbaian dari sisi produksi di dalam negeri sebelum dipasarkan lebih luas ke dunua.

"Selama ini yang diekspor belum diolah. Yang mengolah tadinya negara lain. Sekarang kita olah sendiri, lalu diekspor," kata Wimboh.

Baca juga: Darmin: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjaga di Tengah Perang Dagang

Dalam sambutannya di hadapan pelaku industri jasa keuangan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga mengingatkan pentingnya pelaku industri mengambil manfaat yang dihadapi negara lain. Dalam situasi perang dagang, Indonesia punya kesempatan besar untuk masuk ke pasar AS.

Oleh karena itu, kata Kalla, sistem keuangan dan perdagangan harus menyatu.

"Harus selalu teratur dan bagaimana impor-ekspor kita sejalan, bagaimana kurangi impor dengan invest yang kuat," kata Kalla.

Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah sudah membangun infrastruktur sehingga ada perbaikan logistik nasional. Namun, pembangunan tersebut tentu butuh dana besar. Dana tersebut bisa diperoleh dari lembaga keuangan yang sehat, sehingga orang percaya untuk berinvestasi dan memberikan kredit ke perusahaan.

"Supaya mereka kembali bayar pajak dan menumbuhkan ekonomi di negeri ini," kata Kalla.