Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Perundingan dengan Freeport Tidak Mudah

Kompas.com - 29/08/2017, 15:38 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui perundingan panjang dengan Freeport cukup berat bagi pemerintah. Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, pemerintah sangat tegas dalam berunding untuk menjaga kepentingan nasional.

"Perundingan ini tidak mudah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurut perempuan yang kerap di sapa Ani itu, baik Freeport dan pemerintah sama-sama saling beradu argumen untuk mencapai satu titik temu kesepakatan. Namun hal itu bisa dilalui setelah proses perundingan yang panjang.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan juga mengakui perundingan dengan Freeport tak mudah.

(Baca: Freeport Bersedia Bayar Setoran Lebih Besar ke Indonesia)

 

Perundingan dimulai pada awal 2017 dan pada 3-4 bulan terakhir, perundingan itu semakin diintensifkan.

Sejumlah kesepakatan yang disetujui Freeport terdiri dari 4 poin yaitu bersedia melepas 51 persen saham ke Indonesia, membangun smelter, membayar setoran lebih besar ke Indonesia.

Selain itu, Freeport juga menyatakan diri bersedia mengubah kontrak karya jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah berharap agar semua dokumen terkait kesepatakan dengan Freeport bisa rampung pekan ini.

(Baca: Sepakati 4 Poin Negosiasi, Freeport Bisa Beroperasi hingga 2041)

 

Pasalnya, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson sedang berada di Jakarta.

Seperti diketahui, kontrak PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan operasi pasca berakhirnya kontak karya (KK) pada 2021. Namun pemerintah memberikan sejumlah syarat kepada Freeport.

Syarat itu meliputi perubahan status KK ke IUPK, divestasi atau pelepasan 51 persen saham ke Indonesia, fan membangun pabrik pengolahan atau smelter.

Setelah berunding sejak awal 2017, Freeport akhirnya sepakat untuk menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah.

(Baca: Freeport Bersedia Lepas 51 Sahamnya ke Indonesia, Ini Sebabnya)

Kompas TV Bank Mandiri Stop Kredit Untuk Karyawan Freeport

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com