Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Calon Dirjen Pajak Indonesia yang Baru, Robert Pakpahan

Kompas.com - 23/11/2017, 16:29 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Robert Pakpahan disebut-sebut sebagai calon pengganti Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini, Ken Dwijugiasteadi.

Masa bakti Ken akan berakhir pada akhir bulan November 2017 ini sehingga penggantinya efektif mengisi jabatan tersebut pada 1 Desember 2017 mendatang.

Berdasarkan pemberitaan The Jakarta Post pada Kamis (23/11/2017) siang, salah satu sumber dari Istana Presiden mengungkap nama Robert sebagai calon pengganti Ken. Lantas, siapakah Robert dan apa kiprahnya selama ini sebelum disebut mengisi posisi tersebut?

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan di weblama.kemenkeu.go.id, Robert kini merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.

Baca juga : Jokowi Tunjuk Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak?

Pria kelahiran Tanjung Balai, 20 Oktober 1959 itu sudah meniti karir di dunia keuangan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dari tahun 2003 hingga 2005 silam.

Robert juga dipercaya menjadi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006 dan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis.

Dia pun pernah mengemban tugas Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011 hingga dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan per 27 November 2013.

Bersamaan dengan penyempurnaan sistem organisasi di Kementerian Keuangan, Robert kembali dilantik pada 19 Maret 2015 sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sampai hari ini.

Baca juga : Robert Pakpahan Calon Dirjen Pajak, Apa Penjelasan Sri Mulyani?

Untuk riwayat akademik, Robert tercatat menempuh pendidikan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Diploma IV di STAN dari tahun 1985 hingga 1987. 

Untuk pendidikan tingginya, Robert telah meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA, tahun 1998.

Adapun untuk mekanisme penunjukan Dirjen Pajak yang baru, diawali dari usulan Menteri Keuangan kepada Presiden. Nantinya, Presiden yang akan menseleksi nama-nama yang telah diusulkan lalu menetapkan Dirjen Pajak yang baru.

Kompas.com telah mengonfirmasi informasi ini kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Baca juga : Siapa Dirjen Pajak Anyar Pilihan Sri Mulyani?

Namun, dia mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak karena harus menunggu pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kompas TV Menjelang akhir tahun 2017 beban pemerintah menggenjot penerimaan pajak masih tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com