Jokowi Kritik BUMN Urus Katering, Begini Tanggapan Rini Soemarno

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengimbau penggabungan perusahaan BUMN atau holding BUMN.

Hal itu dilakukan, terutama bagi perusahaan atau anak usaha yang kerap menggarap proyek-proyek yang berbenturan dengan usaha kecil menengah (UKM), seperti katering.

Bagaimana Menteri BUMN Rini Soemarno menanggapi kritik Jokowi tersebut?

"Kalau katering, contoh kami punya katering Garuda dan Citilink, karena memang kami punya katering sendiri. Karena hampir semua airlines punya katering untuk menjaga higienis dan pelayanan kepada konsumen Garuda Indonesia atau Citilink untuk mendapatkan sajian yang memadai dan diharapkan," kata Rini, dalam program Satu Meja Eksklusif yang ditayangkan Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam.

(Baca: Banyak Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN, Menteri Rini Bilang Karena "Kebetulan")

Adapun Aerofood ACS yang merupakan anak usaha Garuda Indonesia dan bergerak menyediakan makanan untuk maskapai. Anak usaha tersebut juga menyediakan makanan untuk maskapai Citilink.

Katering yang dimiliki maskapai tersebut juga tergolong katering berskala besar, bukan kecil. Dengan demikian, Rini berpandangan, usaha katering tersebut bukan katering kecil dan tidak berbenturan dengan usaha kecil menengah.

Rini menjelaskan, BUMN kini membina sekitar 435.000 UKM melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan CSR. Selain itu, perbankan BUMN juga menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pelaku UKM.

"Jadi saya enggak mengerti (BUMN) mengambil (proyek UKM) bagaimana?," kata Rini.

Dia menjelaskan, BUMN memiliki Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara (Persero) yang berfungsi mengambil dan menampung ikan dari nelayan untuk diolah.

"Malah sekarang ada program bagaimana kemitraan membantu mereka untuk bantuan Solar, kami mencoba di beberapa titik untuk memberi pembiayaan mereka membeli kapal. Jadi saya enggak tahu yang dimaksud (BUMN mengambil proyek UKM) yang mana," kata Rini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mau disalahkan terkait menjamurnya BUMN beserta "anak cucunya". Saat ini, setidaknya ada 118 BUMN dan "anaknya cucunya" mencapai 800 perusahaan.

Kondisi tersebut dikeluhkan oleh para pengusaha karena BUMN kerap mengambil proyek-proyek kecil yang seharusnya bisa dikerjakan oleh usaha kecil dan menengah.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengaku sudah meminta Menteri BUMN untuk segera melakukan pembenahan.

Jokowi mengaku sudah meminta agar 800 "anak cucu" BUMN yang ada saat ini dimerger atau dijual. Terutama, BUMN yang kerap menggarap proyek-proyek kecil yang berbenturan dengan usaha kecil menengah.

"Ngapain BUMN ngurusin catering, ngurusin baju," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.