Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Calon Dirjen Pajak Indonesia yang Baru, Robert Pakpahan

Kompas.com - 23/11/2017, 16:29 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Robert Pakpahan disebut-sebut sebagai calon pengganti Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini, Ken Dwijugiasteadi.

Masa bakti Ken akan berakhir pada akhir bulan November 2017 ini sehingga penggantinya efektif mengisi jabatan tersebut pada 1 Desember 2017 mendatang.

Berdasarkan pemberitaan The Jakarta Post pada Kamis (23/11/2017) siang, salah satu sumber dari Istana Presiden mengungkap nama Robert sebagai calon pengganti Ken. Lantas, siapakah Robert dan apa kiprahnya selama ini sebelum disebut mengisi posisi tersebut?

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan di weblama.kemenkeu.go.id, Robert kini merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.

Baca juga : Jokowi Tunjuk Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak?

Pria kelahiran Tanjung Balai, 20 Oktober 1959 itu sudah meniti karir di dunia keuangan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dari tahun 2003 hingga 2005 silam.

Robert juga dipercaya menjadi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006 dan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis.

Dia pun pernah mengemban tugas Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011 hingga dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan per 27 November 2013.

Bersamaan dengan penyempurnaan sistem organisasi di Kementerian Keuangan, Robert kembali dilantik pada 19 Maret 2015 sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sampai hari ini.

Baca juga : Robert Pakpahan Calon Dirjen Pajak, Apa Penjelasan Sri Mulyani?

Untuk riwayat akademik, Robert tercatat menempuh pendidikan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Diploma IV di STAN dari tahun 1985 hingga 1987. 

Untuk pendidikan tingginya, Robert telah meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA, tahun 1998.

Adapun untuk mekanisme penunjukan Dirjen Pajak yang baru, diawali dari usulan Menteri Keuangan kepada Presiden. Nantinya, Presiden yang akan menseleksi nama-nama yang telah diusulkan lalu menetapkan Dirjen Pajak yang baru.

Kompas.com telah mengonfirmasi informasi ini kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Baca juga : Siapa Dirjen Pajak Anyar Pilihan Sri Mulyani?

Namun, dia mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak karena harus menunggu pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kompas TV Menjelang akhir tahun 2017 beban pemerintah menggenjot penerimaan pajak masih tinggi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com