Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Dirjen Pajak Baru dan Jokowi Jelang Pilpres 2019

Kompas.com - 24/11/2017, 11:30 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

MANADO, KOMPAS.com - Posisi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinilai sebagai posisi strategis dan penting dalam pengelolaan keuangan suatu negara.

Dalam waktu dekat, Dirjen Pajak saat ini, Ken Dwijugiasteadi, akan mengakhiri masa baktinya dan digantikan dengan sosok baru, yang belakangan disebut akan diisi oleh Robert Pakpahan.

Robert bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, pun sudah sejak tahun 2003 bergabung di kementerian tersebut dengan berbagai macam tugas berbeda yang diemban hingga menempatkan dia pada posisi saat ini.

Baca juga : Mengenal Calon Dirjen Pajak Indonesia yang Baru, Robert Pakpahan

Meski begitu, usia Robert hanya terpaut dua tahun lebih muda dari umur Ken yang kini menginjak usia 60 sekaligus masuk ke masa pensiun.

Dengan umur 58 tahun, masa bakti Robert efektif hanya berlangsung dua tahun ke depan yang bertepatan dengan Pilpres tahun 2019.

Di balik alasan kompetensi, isu penunjukan Robert sebagai Dirjen Pajak baru pengganti Ken dinilai berhubungan dengan momen Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, jika benar Presiden Joko Widodo menunjuk Robert, maka dia akan menjadi pemimpin yang bersifat transisional semata.

Baca juga : Robert Pakpahan Calon Dirjen Pajak, Apa Penjelasan Sri Mulyani?

"Dan Pak Robert, menurut saya tipe pemimpin yang moderat. Tetap ada penegakan hukum, tapi betul-betul selektif karena guncangan politik akan besar dan belanja sosial lebih besar karena tahun politik perlu menjaga momentum," kata Yustinus saat menjadi pembicara dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (23/11/2017) malam.

Yustinus memandang Jokowi akan memilih kebijakan yang memperhitungkan kondisi politik mulai tahun depan. Pada 2018 saja, akan ada ratusan Pilkada serentak di mana pemilihnya melebihi tiga per empat pemilih Pilpres 2019 mendatang.

Lantas, setelah masa jabatan Robert selesai dan Pilpres 2019 dengan hasilnya nanti, Yustinus memandang Direktorat Jenderal Pajak harus mulai mempersiapkan siapa dirjen pajak yang baru lagi. Dia memandang, institusi itu butuh sosok yang mewakili generasi baru untuk mendukung reformasi perpajakan.

Baca juga : Jokowi Tunjuk Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak?

"Generasi seperti pemimpin saat ini akan habis satu dua tahun ke depan, digantikan dengan pemimpin di era yang baru. Mereka punya space waktu yang lama sampai pensiun, sehingga harapannya bisa memberi warna tersendiri pada institusi pajak kita," tutur Yustinus.

Kompas TV Aturan pajak e-commerce dirilis karena realisasi pajak pemerintah di bawah target.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Investasi Apple di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, Bahlil: Belum Ada Komunikasi ke Kami

Investasi Apple di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, Bahlil: Belum Ada Komunikasi ke Kami

Whats New
Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Spend Smart
Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Spend Smart
Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Spend Smart
Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan 'Tax Holiday'

Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan "Tax Holiday"

Whats New
Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Spend Smart
Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Whats New
Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Whats New
Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

Whats New
Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Whats New
Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com