Pemerintah Buka Proyek Pengadaan Satelit Multifungsi Senilai Rp 7,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan kegiatan pre-market sounding proyek Kerja sama antara emerintah dengan Badan Usaha (KPBU) satelit multifungsi pemerintah.

Dengan kerja sama tersebut, Kemenkominfo berencana melakukan pengadaan satelit multifungsi pemerintah dengan teknologi terbaru yaitu high throughput satellite.

Pengadaan tersebut akan melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Berdasarkan paparan dari rilis BKPM, proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 7,7 triliun dengan masa konsesi 15 tahun.

Baca juga : 2019, Indonesia Punya Satelit untuk Sebar Internet di Pedalaman

Skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) dan diberikan penjaminan pemerintah (government guarantee).

BKPM telah mengundang kurang lebih 100 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi, lembaga keuangan dan konsultan terkait.

Beberapa perusahaan yang hadir dan tertarik antara lain Arianespace, Aerospace Industrial Development Taiwan, Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd, Thales Indonesia, Anhui Sun Create Electronics Co., Ltd.

Kemudian, PT Selindo Alpha, PT Iroda Mitra, PT Pasifik Satelit Nusantara, SES Network, PT Damai Persada Investama, China Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, Telkomtelstra, Deloitte, PwC.

Juga, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citibank, China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) dan perwakilan atase perdagangan Amerika Serikat, Perancis dan Rusia.

Pelaksanaan USO

Dasar pengadaan proyek pengadaan satelit multifungsi ini adalah dalam rangka memenuhi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal alias Universal Service Obligation (USO).

Baca juga : Pemerintah Siapkan Satelit Pelengkap Palapa Ring

Dalam amanat USO tersebut, Kemenkominfo bermaksud memberikan pelayanan akses komunikasi broadband pada wilayah-wilayah USO yang belum terlayani dan tidak terjangkau oleh layanan broadband terestrial.

BP3TI sendiri telah melakukan identifikasi kebutuhan layanan dari titik-titik pelayanan pemerintah yang membutuhkan koneksi broadband seperti di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta pemerintahan dalam negeri.

Hasil identifikasi BP3TI menyebutkan ada 149.000 titik lokasi layanan yang akan mendapatkan berkah satelit ini.

Dari jumlah itu, titik terbanyak adalah untuk sekolah, yakni 93.900. Lalu kantor pemerintahan, 47.900 titik.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Parulian Hutapea menyampaikan, pre-market sounding merupakan kegiatan BKPM untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema KPBU.

“Kegiatan ini tidak saja untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek, tetapi juga sekaligus mendapatkan masukan (feedback) dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan," ujarnya dalam rilis resmi, Rabu (27/12).

Pentingnya Satelit

Plt. Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Kemenkominfo Denny Setiawan menjelaskan, Indonesia sudah menggunakan satelit untuk komunikasi sejak tahun 1967 dan dilanjutkan untuk kegiatan siaran pada tahun 1974.

Dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada fiber optik.

Baca juga : Menhub Sebut Satelit Unisat Bisa Dukung Sektor Transportasi

Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan instansi pemerintah, akses data yang ada tidak dapat memenuhi layanan dasar, sehingga saat ini dibutuhkan layanan pita lebar (broadband).

"Untuk itu satelit ini akan menyediakan layanan digital di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta pemerintahan dalam negeri," terangnya. (Ahmad Febrian)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Satelit multifungsi pemerintah senilai Rp 7,7 T" pada Kamis (28/12/2017)