34 Proyek Infrastruktur Dibiayai Swasta, Kasus Beda Harga di Indomaret, 5 Berita Populer Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya merangkul peran swasta dalam aneka proyek pembangunan infrastruktur nasional. Sebab, tidak semua proyek infrastruktur bisa dibiayai APBN.

Beberapa waktu lalu dalam acara Pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa APBN hanya akan digunakan untuk program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Baca juga : Jokowi Minta BUMN, BUMD dan Pemda Kreatif Cari Pendanaan Infrastruktur

Sehingga, BUMN dan pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif mengemas pembiayaan di luar APBN-APBD terutama untuk proyek infrastruktur. Misal, dengan memanfaatkan pasar modal.

Baca juga : Menteri BUMN: Ratu Prabu atau Swasta Lain Boleh Membangun LRT

Selain berita mengenai proyek infrastruktur yang dibiayai swasta, pembaca Kompas.com juga mencermati berita mengenai viralnya kasus beda struk harga di rak dan di kasir yang terjadi di salah satu gerai Indomaret.

Kasus ini adalah kasus lama yang terus berulang kembali. Entah mengapa pihak ritel modern seakan "angin-anginan" memberantas kasus yang sudah pernah ramai ini. Mungkin karena tidak ada sanksi tegas soal peritel yang "bandel" dalam undang-undang mengenai ritel di RI.

Baca juga : Viral: Beda Harga di Rak dengan di Struk, Ini Penjelasan Indomaret

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Kamis (26/1/2017) yang bisa Anda simak kembali pagi ini.

1. 34 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 348 Triliun Dibiayai Tanpa Anggaran Pemerintah

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga Desember 2017 terdapat 34 proyek infrastruktur yang dibiayai melalui skema Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA)

Menurut Bambang, 34 proyek tersebut terdiri dari jalan tol, sektor penerbangan, pembangkit dan transmisi listrik, serta sektor pariwisata dengan total nilai proyek sebesar Rp 348,2 triliun atau 25,79 miliar dollar AS.

Baca juga : 34 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 348 Triliun Dibiayai Tanpa Anggaran Pemerintah

2. BRI Siapkan Rp 9 Triliun untuk Aksi Korporasi 2018

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan telah menyiapkan dana sebesar Rp 9 triliun guna menjalankan aksi korporasi di tahun ini.

Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menjelaskan, dana tersebut akan digunakan perseroan menyuntikkan modal kepada anak usaha hingga keperluan akusisi perusahaan lain.

Baca juga : BRI Siapkan Rp 9 Triliun untuk Aksi Korporasi 2018

3. Riset: Hampir Separuh Transaksi Bitcoin Terkait Tindakan Ilegal

Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh transaksi mata uang virtual terkait dengan aktivitas ilegal. Selain itu, peneliti juga mengaitkan seperempat pengguna bitcoin dengan kejahatan.

Mengutip The Independent, Kamis (25/1/2018), kejahatan tersebut mencakup peretasan, pencucian uang, dan perdagangan narkoba hingga pornografi ilegal. Peneliti juga meyakini naiknya harga bitcoin sejalan dengan popularitasnya di kalangan kriminal.

Baca juga : Riset: Hampir Separuh Transaksi Bitcoin Terkait Tindakan Ilegal

4. Harga di Rak Beda dengan di Struk, Harga Terendah Jadi Hak Konsumen

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Maruhum L Tobing memberikan tanggapan terkait viralnya persoalan perbedaan harga di ritel modern milik PT Indomarco Prismatama.

David mengatakan, kejadian perbedaan harga mungkin saja terjadi tersebut dimungkinkan terjadi pada ritel modern.

Menurut dia, kerap kali ritel modern mengadakan sebuah promosi atau potongan harga dari sebuah produk, namun, karyawan lupa dalam melakukan perubahan harga atau update harga.

Baca juga : Harga di Rak Beda dengan di Struk, Harga Terendah Jadi Hak Konsumen

Baca juga : Perbedaan Harga di Rak dengan di Struk Jadi Perhatian Konsumen

5. Banyak Pilot yang Menganggur, Ini Penjelasan Menhub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan penyebab tingginya jumlah pilot yang menganggur tidak hanya persoalan kompetensi, tetapi terkait juga dengan jumlah pesawat yang dioperasikan maskapai penerbangan di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan, saat ini tingkat pertumbuhan penumpang penerbangan mencapai kisaran 9 persen per tahun. Tingkat pertambahan pesawat di Tanah Air justru lebih rendah, yakni di kisaran 5 persen per tahun.

Baca juga : Banyak Pilot yang Menganggur, Ini Penjelasan Menhub