Berita Populer: Kritik Pedas Faisal Basri Terhadap Kenaikan Utang Luar Negeri Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Bank Indonesia (BI) pada akhir Januari 2018 menunjukkan Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Baca juga : Ini Cara Pemerintah Melunasi Utang Luar Negeri yang Tembus Rp 4.000 Triliun

Utang luar negeri Indonesia terus naik untuk menanggung subsidi BBM serta pembiayaan infrastruktur yang besar.

Namun, lembaga kajian Indef menungkapkan bahwa utang luar negeri Indonesia bisa lebih besar dari angka yang dirilis BI, yakni hingga Rp 7.000 triliun. Jumlah tersebut merupakan total jumlah utang pemerintah dan swasta.

Baca juga : Indef: Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 7.000 Triliun

Indef menilai, dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peningkatan utang diestimasi terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.

Terus naiknya utang luar negeri Indonesia, terutama untuk pembiayaan infrastruktur membuat Indef khawatir dan perlu mengingatkan pemerintah akan bahayanya.

Indef memberikan contoh sejumlah negara yang gagal merestrukturisasi utang luar negerinya kepada lender, yakni China.

Baca juga : Indef: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Terus dan Tak Produktif

Indef menilai, alasan pemerintah menggunakan utang untuk pembangunan sektor infrastruktur juga tak membuahkan hasil yang maksimal, salah satunya sektor padat karya.

Kendati demikian, pihaknya mengakui dampak pembangunan infrastruktur memang akan terlihat dalam jangka panjang, hanya saja saat ini pembangunan infrastruktur yang terlihat masif belum direspons secara positif oleh pelaku usaha. Terlihat dari tendensi bisnisnya yang menurun.

Selain berita mengenai utang luar negeri Indonesia, berita mengenai kasus skimming juga masih menjadi sorotan pembaca Kompas.com.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Rabu (21/3/2018) yang bisa Anda simak kembali pada pagi ini.

1. Bangun Infrastuktur Pakai Utang dari China, Negara-Negara Ini Malah Bangkrut

Besaran utang luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia tengah menjadi perhatian. Salah satunya adalah utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka.

Baca juga : Bangun Infrastuktur Pakai Utang dari China, Negara-Negara Ini Malah Bangkrut

2. Faisal Basri: Tidak Ada Negara yang Tidak Berutang 

Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengungkapkan, utang sebuah negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam roda pemerintahan setiap negara. Menurut dia, negara sebesar Arab Saudi saja tetap membutuhkan utang dalam mengelola negara.

"Saudi Arabia saja berutang. Tidak ada negara yang tidak berutang. Utang itu bagian inheren (hubungan erat) dari pengelolaan negara," ujar Faisal saat diskusi dengan media di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Selain itu, lanjut Faisal, meskipun penerimaan negara sedang dalam kondisi baik, negara akan tetap memerlukan utang.

Namun Faisal menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, baik secara nominal maupun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB.

Baca juga : Faisal Basri: Tidak Ada Negara yang Tidak Berutang

3. Faisal Basri: Pemerintah Obral Utang, Indonesia Dijajah oleh Pasar

Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance ( INDEF) Faisal Basri menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing.

Baca juga : Faisal Basri: Pemerintah Obral Utang, Indonesia Dijajah oleh Pasar

4. Nasabah Blokir Rekening karena Takut "Skimming," Ini Kata Bank Mandiri

Sejumlah nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, ramai-ramai memblokir rekening karena takut dengan kejahatan skimming. Pemblokiran rekening nasabah terpusat di kantor cabang Bank Mandiri Graha Pena, Surabaya.

Terkait hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, nasabah sebetulnya tidak perlu khawatir dan memutuskan memblokir rekeningnya. Sebab, apabila terjadi kejahatan skimming, bank akan bertanggung jawab dan mengembalikan dana nasabah yang hilang.

Baca juga : Nasabah Blokir Rekening karena Takut Skimming, Ini Kata Bank Mandiri

5. Bank Mandiri Rombak Susunan Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui perombakan susunan direksi perseroan yang baru. Agus Dwi Handaya, Panji Irawan, Alexandra Askandar dan Donsuwan Simatupang diangkat sebagai direksi baru perseroan periode 2018-2023.

Pengangkatan tersebut menyusul berakhir masa tugas Ogi Prastomiyono, Tardi, dan Kartini Sally sebagai direksi perseroan periode sebelumnya. Pemegang saham juga mengangkat kembali Hery Gunardi menjadi direksi.

Baca juga : Bank Mandiri Rombak Susunan Direksi