Kompas.com - 09/04/2018, 12:52 WIB
Ilustrasi rupiah Thinkstockphotos.comIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Membengkaknya utang Indonesia mendapatkan sorotan dari dari sejumlah pihak. Terbaru, mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, turut berpandangan utang negara kian mengkhawatirkan.

"Sudah lampu kuning, sudah gali lubang tutup jurang karena primary balance negatif, debt service ratio sudah 39 persen, tax ratio hanya 10 persenan karena pengelolaan fiskal tidak prudent (ugal2an)," demikian penggalan pandangan Rizal dalam Facebooknya, tentang kondisi utang negara saat ini.

Selain Rizal, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, bahkan menantang Presiden Joko Widodo untuk membuka riwayat data utang negara.

Hal itu menanggapi pernyataan Presiden saat berpidato di Bogor, beberapa waktu lalu, yang mana Jokowi menyinggung utang yang sudah ada sejak dirinya belum memimpin.

"Kalau bunga utang jd utang, berarti pak @jokowi tdk pernah bayar cicilan dan bunga utang negara sehingga di konversi jd utang? Trus utang2 yg bertambah di era bapak itu bkn utang negara? Mk itu perlu pak Presiden membuka data utang kita secara terbuka," sebut Ferdinand melalui akun Twitter miliknya, @LawanPoLitikJKW.

Baca juga: Sri Mulyani: Masalah Utang Jangan Jadi Manuver Politik yang Destruktif

Kementerian Keuangan mencatat, jumlah utang negara mencapai angka Rp 4.000 triliun. Angka itu  masih di bawah 30 persen rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, posisi utang Indonesia terpantau masih di bawah batas maksimal yang diterapkan, yakni 60 persen terhadap PDB.

"Artinya, Indonesia masih mempunyai kemampuan untuk membayar utang sebanyak tiga kalinya," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, beberapa waktu lalu.

Pandangan Ferdinand soal utang dan bunga utang berhubungan dengan pernyataan Rizal mengenai keseimbangan primer. Menurut Rizal, keseimbangan primer Indonesia yang masih negatif berarti sama saja dengan membayar bunga utang negara dengan utang yang baru.

Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang.

Berdasarkan data yang ada, keseimbangan primer Indonesia memang masih negatif, yakni minus Rp 121,5 triliun pada 2017. Menurut Nufransa, pemerintah telah mengalami defisit keseimbangan primer sejak 2012 dan terjadi penurunan angka defisit dari lima tahun terakhir.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.