Bankir: Biaya "Top Up" Uang Elektronik Lebih Murah Dibanding Biaya Parkir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengenaan biaya isi ulang (top up) uang elektronik mulai mengemuka di masyarakat dengan berbagai pandangan.

Pengenaan biaya ini sejalan dengan penerapan transaksi pembayaran nontunai di seluruh gerbang tol di Indonesia bulan depan.

Beberapa pihak memandang pengenaan biaya top up bakal memberatkan masyarakat. Akan tetapi, pihak perbankan mengakui biaya tersebut tidak memberatkan.

"Biaya tidak membebankan karena wacananya dalam fixed, jika top up Rp 10.000 atau Rp 1 juta akan sama," kata Direktur PT Bank Central Asia Tbk Santoso melalui pesan singkat akhir pekan lalu.

(Baca: Mantan Ketua Perbanas Tak Setuju dengan Biaya "Top Up" Uang Elektronik)

Santoso menjelaskan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik.

Apabila masyarakat satu kali melakukan top up, maka saldo dapat digunakan untuk berbagai keperluan selain tol, seperti misalnya transportasi publik maupun belanja di merchant (toko).

Dalam bertransaksi dengan uang elektronik, nasabah tidak akan dikenakan biaya setiap kali transaksi.

Santoso mengungkapkan, hal yang penting adalah harus mengedukasi masyarakat bahwa sistem pembayaran membutuhkan upaya semua pihak, termasuk masyarakat.

(Baca: Pengusaha Truk Keberatan Ada Biaya Top Up Uang Elektronik )

Pasalnya, dengan adanya uang elektronik, transaksi akan lebih mudah dan cepat.

Namun Santoso tidak merinci berapa besaran biaya top up yang fleksibel itu. "Yang pasti biaya top up akan lebih kecil daripada uang parkir," ujar Santoso.

Ia mengaku tidak bisa menjelaskan secara terperinci mengenai besaran biaya top up lantaran merupakan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran.

Bank sentral pun kini tengah menggodok aturan mengenai hal itu dan dikabarkan sudah mencapai tahap finalisasi.

(Baca: Bankir Klaim Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Masih Murah)