Direktur Hulu Pertamina: Untuk Ketahanan Energi, Contohlah Jepang...

Menurut mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, hambatan pertama adalah teknologi dan penguasaan SDM lokal atas teknologi tersebut. Sebab, banyak teknologi untuk pembangunan dan pengelolaan EBT yang belum dikuasai oleh tenaga ahli di Indonesia.

Oleh sebab itu, Indonesia masih perlu tenaga kerja asing yang berpengalaman di bidang ini untuk melakukan transfer teknologi.

Hambatan kedua adalah adanya social barrier dari masyarakat. Misal dalam Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dinilai akan merusak hutan lindung dan sebagainya.

Baca juga : Investor EBT: Regulasi Terus Berubah-ubah, Ini Menyulitkan Kami...

"Padahal adanya PLTP malah melindungi alam sekitarnya," ujar Dwi, usai acara peresmian PLTP Lahendong unit 5 dan 6 serta peresmian PLTP Ulubelu (di Lampung) oleh Presiden Joko Widodo di Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016).

Hambatan ketiga yakni terkait harga. Dwi mengatakan, saat ini harga energi fosil sedang rendah. Sehingga jadi tantangan bagi harga energi baru dan terbarukan untuk bersaing dengan harga energi fosil tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato sambutannya di acara peresmian proyek PLTP milik Pertamina tersebut mengatakan bahwa masalah listrik berkaitan dengan daya saing Indonesia.

Sebab selain untuk masyarakat, listrik juga diperuntukkan bagi industri. Dia berpesan agar listrik di Indonesia tidak lebih mahal dari negara lain.

Jokowi mencontohkan PLTA Serawak di Malaysia yang harga jual listriknya hanya 2 sen dollar AS per Kwh. Sementara harga listrik PLTA di Indonesia 7 sen dollar AS per Kwh.

Lalu listrik dari tenaga surya di Uni Emirat Arab harganya 2,9 sen dollarvAS per Kwh, sementara di Indonesia 14 sen dollar AS.

Padahal, kata Jokowi, air di Indonesia melimpah, sungai melimpah. Ada sungai Mahakam, Musi, Bengawan Solo. "Kalau disitu dibangun dan harga 2 sen dollar AS, disitulah daya saing Indonesia meloncat naik," ujarnya.