Rincian Biaya Top Up Uang Elektronik, Aturan Pajak Baru, Ini 5 Berita Populer Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia akhirnya mengetok palu untuk memutuskan adanya biaya isi ulang atau top up uang elektronik, seiring dengan akan dimasifkannya penggunaan uang elektronik di segala lini transaksi.

Saat ini dipatok akan ada tambahan biaya jika top up uang elektronik mulai Rp 200.000. Sementara top up dengan nilai dibawahnya gratis jika dilakukan di ATM atau aplikasi bank penerbit kartu.

(Baca: Kapan Uang Elektronik Bebas Biaya Top Up?)

Top up di bawah Rp 200.000 juga dikenakan biaya jika menggunakan aplikasi lain serta menggunakan jasa mitra.

Nah, jika semua transaksi menggunakan uang elektronik ke depannya, apakah saldo di bawah Rp 200.000 nantinya mencukupi?

(Baca: Biaya Top Up Uang Elektronik Berbenturan dengan Gerakan Nontunai)

Tentunya, pengguna akan sering menambah saldonya, atau mengisi saldo dengan besaran maksimal hingga Rp 1 juta. Artinya, sudah pasti kena biaya.

Rincian biaya uang elektronik ini masih menjadi perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com, disamping masalah aturan baru pajak yang dirasa memberatkan.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Kamis (21/9/2017) yang bisa Anda simak kembali Jumat ini.

TechCrunch Ilustrasi

China berencana untuk menutup semua tempat penukaran mata uang virtual bitcoin di penjuru negeri.

Penutupan akan dimulai dengan tempat-tempat penukaran di beberapa kota penting di Negeri Tirai Bambu itu.

(Baca: Perusahaan Milik Konglomerat Tahir Terima Bitcoin untuk Alat Pembayaran)

Mengutip BBC, Kamis (21/9/2017), semua tempat penukaran bitcoin di Beijing dan Shanghai telah diminta untuk menerbitkan rencana penutupan operasi mereka pada 20 September 2017 lalu.

Upaya ini menyusul keputusan bank sentral China untuk melarang penerbitan bitcoin baru pada awal September 2017 lalu.