Berita Populer: Instruksi Menkeu Pasca-OTT KPK hingga Mogok Pilot Garuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang pejabat Kementerian Keuangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5/2018).

Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo diciduk KPK bersama seorang anggota DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono.

Pihak Kemenkeu pun langsung merespons peristiwa itu. Respons ini menjadi perhatian para pembaca Kompas.com sehingga menjadi salah satu berita terpopuler pada Minggu (7/5/2018) kemarin.

Berita lain yang menjadi sorotan pemebaca adalah mengenai rencana mogok para pilot Garuda Indonesia.

Berikut 5 berita populer di kanal Ekonomi Kompas.com

1. Pejabatnya Kena OTT KPK, Menkeu Instruksikan Ini

Kementerian Keuangan merespons kasus suap yang melibatkan salah satu oknum pejabatnya, Yaya Purnomo, dengan kembali meneliti seluruh proses terhadap APBN 2018.

Yaya merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
"Menteri Keuangan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran eselon I untuk meneliti kembali seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti kepada Kompas.com, Minggu (6/5/2018).

Pria yang akrab disapa Frans ini menjelaskan, arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kembali meninjau seluruh aspek penyelenggaraan anggaran adalah untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Baca selengkapnya: Pejabatnya Kena OTT KPK, Menkeu Instruksikan Ini

2. Karyawan Garuda Mogok, yang Tepuk Tangan justru Para Pesaingnya

Pemerintah berharap karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) tbk tidak menggelar aksi mogok karena akan berdampak pada kinerja maskapai dan reputasi penerbangan plat merah itu.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan pihaknya berharap semua pihak menyadari karena perusahaan penerbangan tersebut merugi pada tahun lalu.

"Rencana mau mogok, sebenarnya semua pihak harus menyadari bahwa kita perlu sama-sama bagaimana meningkatkan kinerja. Kalau mogok nanti reputasi Garuda juga," katanya, Sabtu (5/5/2018).

Menurut dia, dengan sejumlah permasalahan yang dialami perseroan, akan semakin rumit jika karyawan ikut mogok. Untuk itu pihaknya berharap karyawan dan manajemen ikut membantu agar bangkit.