Tata Kelola Sawit Nasional

KAMPANYE negatif yang dilancarkan di pasar ekspor terutama Uni Eropa, dengan tudingan minyak sawit (crude oil palm) asal Indonesia tidak ramah lingkungan menjadi tantangan berat bagi industri sawit saat ini.

Walalupun sebenarnya jika ditilik dari data yang ada, pasar CPO Indonesia ke Uni Eropa masih berada di bawah China, India, dan Pakistan.

Isu deforestasi menjadi sangat sensitif di industri kelapa sawit. Terlepas apapun motifnya, alasan tersebut akhirnya melatarbelakangi Perancis untuk mengenakan pajak progresif bagi produk CPO Indonesia.

Kebijakan tersebut direncanakan berlaku pada 2017 lalu dengan kisaran pajak progresif 300 euro per ton dan direncanakan akan terus naik hingga 2020 menjadi sebesar 900 euro per ton.

Baca juga: Lihat Pohon Sawit Tua di Riau, Jokowi Minta Peremajaan Segera

Tetapi syukurlah, belakangan akhirnya Perancis melunak dengan mau menurunkan pajak dari semula 300 euro menjadi 90 euro per ton, setelah upaya lobi keras yang terus dilakukan pemerintah Indonesia.

Seiring dengan itu, tuntutan regulasi pun semakin ketat mengatur keberadaan perkebunan kelapa sawit. Urgensi Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) terus disuarakan.

Sebagai catatan saja, RSPO merupakan asosiasi nirlaba internasional yang berdiri pada tahun 2004 dan mempersatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan (Certified Sustainable Palm Oil/CSPO).

Sementara ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Nah, kegelisahan itu akhirnya menggerakkan semua produksi untuk diproses di Seruyan dan disertifikasi sebagai produk sawit berkelanjutan atau lebih dikenal dengan singkatan sertifikasi yurisdiksi.

Sikap Pemerintah

Bagaimana pemerintah menyikapi tudingan bahwa CPO dan sawit Indonesia dianggap tidak ramah lingkungan?

Selain terus memperkenalkan RSPO dan ISPO, sebenarnya pada tahun 2016 lalu, pemerintah sudah menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang.

Menurut Presiden RI Joko Widodo kala itu, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Presiden menyebutkan, asalkan pemilihan bibitnya benar, serta dikerjakan dengan baik, maka produksi sawit diperkirakan bisa lebih dari dua kali lipat.

Keputusan pemerintah untuk memoratorium lahan kelapa sawit tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi kebun kelapa sawit yang dimiliki masyarakat.

Baca juga: Supermarket Inggris Tolak Produk Berbahan Baku Minyak Sawit

Data sementara menunjukan bahwa tingkat produktivitas perkebunan rakyat masih sekitar 4 juta ton per tahun. Jumlah itu tentu masih bisa ditingkatkan setara dengan tingkat produktivitas perkebunan milik perusahaan swasta, yakni menjadi 6 juta-8 juta ton per tahun.